Jika Dipaksakan, Arwah Soeharto Tak akan Tenang

Kontroversi terkait usulan agar Soeharto diberi gelar pahlawan nasional makin menajam.

Bak bola sodok, usulan Partai Golkar itu kini menggelinding ke segala penjuru. Wakil rakyat, aktivis yang pernah ditangkap di era Orba hingga budayawan ramai-ramai mengomentari.

“Itu kan hanya kerjaan Golkar. Pahlawan dari mana? Kalau mau memberikan penghargan, sebaiknya dilakukan uji kelayakan terlebih dulu untuk pembuktian apakah memang sudah layak atau belum,” tegas Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoegoeritno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1).

Ketua Fraksi BPD Jamaluddin Karim mengamini pernyataan Mbah Tardjo. “Cooling down dululah, jangan terburu-buru seperti dikejar hantu. Biarkan Pak Harto tenang di alam baka. Apalagi masih kontroversial. Bagaimana bisa memberikan gelar pahlawan sementara pemerintah belum memberikan kepastian hukum,” kata Jamaluddin.

Bekas aktivis Andi Arief pun angkat bicara. “Semangat menumbangkan sang diktator satu dekade silam, kini hampir sama kencangnya dengan gairah merayakannya kembali sebagai pahlawan,” ujar bekas Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu.

Padahal, lanjut Andi, Soeharto adalah produser sekaligus produk dari satu tradisi politik yang berbahaya bagi demokrasi. “Dia percaya rakyat tak butuh demokrasi, karena pemimpin tahu segalanya.”

Budayawan kondang Emha Ainun Najib (Cak Nun) malah mengatakan, sebenarnya Soeharto tidak memerlukan gelar apa pun, kecuali doa dari anak-anaknya yang saleh. “Tapi kalau pemerintah mau memberikan gelar, ya monggo, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Wong sekarang ini banyak tokoh yang bergelar pahlawan tapi tidak dihormati, kok,” kata Cak Nun.

Meski ditentang habis-habisan, barisan pendukung Soeharto terus bergerak menyuarakan pentingnya gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

“Kalau mau jujur, lihat saja bagaimana apresiasi masyarakat kecil kepada Pak Harto, bahkan ada semacam kerinduan masyarakat tentang kondisi di mana Pak Harto berkuasa. Semua kebutuhan pangan rakyat tercukupi dan harga-harga bisa terjangkau, tidak seperti sekarang ini,” kata Ketua FKPPI Indra Utoyo.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa juga mendukung pemberian gelar kepahlawanan kepada Soeharto. “Terlepas dari kontroversi soal status hukum Pak Harto, saya kira jasa-jasa beliau membangun negeri ini harus dilihat dari sisi positif, baik kemajuan di bidang ekonomi maupun fisik.”