KONSEKUENSI HUKUM DAN KEMANUSIAAN ATAS WAFATNYA SOEHARTO

Medan, 28/1 (ANTARA) - Pengamat hukum Abdul Hakim Siagian, SH, MHum menilai wafatnya mantan Presiden Soeharto menimbulkan sejumlah konsekuensi, baik dari sisi hukum maupun sisi kemanusiaan. "Wafatnya Pak Harto paling tidak membawa konsekuensi terhadap dua hal, yakni dari sisi hukum dan sisi kemanusiaan," katanya ketika menjawab ANTARA di Medan, Senin. Mantan penguasa Orde Baru itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan, Minggu siang, sekitar pukul 13.10 WIB, setelah menjalani perawatan intensif selama 24 hari.

Menurut Siagian, wafatnya mantan Presiden RI kedua itu secara otomatis akan membuat segala kasus pidananya gugur demi hukum, sementara terkait kasus perdata kini sepenuhnya tergantung para ahli waris apakah akan tetap dilanjutkan atau justru dihentikan.

"Kalau kita merujuk kepada hukum Islam, wafatnya Pak Harto membawa konsekuensi bahwa seluruh tanggung jawab orangtua (Pak Harto, red) harus diambilalih keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuannya," katanya.

Dari sisi kemanusian, Abdul Hakim Siagian mengatakan sejarah pasti mencatat keberhasilan Soeharto selama 32 tahun memimpin bangsa dan negara ini, meski juga cukup banyak persoalan yang harus dihadapinya termasuk terkait dugaan KKN.

"Tapi kita tidak bisa memungkiri banyak fakta-fakta pembangunan yang telah dilakukan Pak Harto bersama kabinet-kabinetnya dulu. Dari sisi kemanusiaan kita harus secara proporsional melihat semua persoalan, baik terkait segala kebaikan maupun keburukannya, dan mudah-mudahan kita bisa melupakan semua keburukan beliau," ujarnya.

Ia juga berharap segenap bangsa dan negara menjadikan perjalanan panjang mantan Presiden Soeharto menjadi iktibar bagi bangsa ini ke depan, khususnya bagi para pemimpin yang saat ini tengah berkuasa.

"Harapan kita, sejarah dan perjalanan hidup Pak Harto menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin bangsa agar benar-benar amanah dalam mengemban kekuasaan. Kita berdoa semoga Tuhan menerima segala kebaikan Pak Harto dan menjadikannya sebagai amal di sisiNya," ujar Siagian.

Akhir semua persoalan

Pendapat yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumatera Utara, Ir.Edison Sianturi. Menurut dia, wafatnya mantan Presiden Soeharto otomatis menjadi akhir dari semua persoalan yang dihadapinya.

"Dengan wafatnya Pak Harto, segala bentuk gonjang-ganjing berkepanjangan yang selama ini mengikuti perjalanan hidupnya terutama sejak beliau lengser dari kekuasaan harus dihentikan," katanya.

Namun demikian, politisi dari Partai Patriot Pancasila itu menggarisbawahi semua itu tidak berarti kasus-kasus para pejabat atau mantan pejabat yang selama ini dekat dengan Soeharto juga dihentikan. "Bagi Pak Harto semua persoalan sudah berakhir, tapi tentu tidak bagi mereka-mereka yang juga diduga terlibat dalam kasus-kasus Pak Harto," katanya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sumut H.Ahmad Ikyar Hasibuan juga sependapat bahwa semua proses hukum pidana terkait mantan Presiden Soeharto harus gugur demi hukum, sementara kasus-kasus perdatanya menjadi tanggung jawab para ahli waris.

"Sebagai umat beragama kita mendokan semoga beliau ditempatkan Allah SWT di tempat yang baik sesuai amal ibadahnya. Segala sesuatunya sudah selesai bagi Pak Harto dan sebagai umat beragama sudah saatnya kita memaafkan segala kesalahannya," katanya.

Hasibuan juga berpendapat, kini sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk terus menatap ke depan dan tidak lagi harus berkutat dengan persoalan seputar Soeharto.

"Masih banyak masalah bangsa termasuk program-program pembangunan yang jauh lebih penting daripada kita terus sibuk dengan masalah hukum Pak Harto," ujar politisi dari Partai Demokrat itu. (T.R014/B/M034/C/M034) 28-01-2008 11:07:53 NNNN

WALIKOTA JAMBI AJAK WARGA TAHLIL UNTUK SOEHARTO

Jambi, 28/1 (ANTARA) - Walikota Jambi mengajak warga menggelar tahlilan dan pembacaan surat yasin serta doa untuk mengiring kepergian mantan presiden Soeharto yang meninggal dunia pada Minggu siang (27/1) pada pukul 13:10 WIB di Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP).

"Warga Kota Jambi turut belasungkawa atas meninggal mantan presiden tersebut, untuk warga dapat menyampaikan rasa duka cita itu lewat pembacaan tahlil, surat yasin dan doa di mesjid lingkungannya masing-masing," kata Walikota Jambi Arifien Manap, Senin.

Pemerintah Kota Jambi menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga mengajak masyarakat melaksanakan pemasangan bendera setengah tiang sebagai hari berkabung nasional selama tujuh hari.

Rasa belasungkawa atau meninggalnya mantan penguasa Orde Baru itu juga dilakukan segenap projurit Korem 042/Gapu bersama masyarakat menggelar pembacaan surat yasin, tahlil dan doa bersama di Masjid At-Taqwa yang berada di komplek makorem 042/Gapu.

Dandrem 042/Gapu Kol Inf Sutrisno menyebutkan, sebagai rasa belasungkawa atas meninggalnya Soeharto segenap prajurit Korem 042/gapu menggelar tahlil, pembacaan surat yasin dan doa bersama selama tiga hari berturut-turut, mulai Minggu malam (27/1).

"Bagi prajurit TNI Soeharto adalah sosok yang menjadi panutan dalam kemiliteran, selain itu jasanya dalam pembangunan bangsa Indonesia juga sangan besar, sehingga sudah seharusnya segenap warga turut berduka atas meninggalnya Pak Harto," kata Sutrisno. (T.M037/B/S015/B/S015) 10:53 28/01/08 (T.M037/B/S015/S015) 28-01-2008 11:07:34 NNNN